Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai pentingnya program bela negara dalam kondisi Indonesia saat ini untuk meningkatkan nasionalisme cinta negara.

“Ide bela negara positif mengenai pembekalan nilai nasionalisme dan kebangsaan, tidak mudah membentengi diri dari pengaruh asing. Jadi pembelajaran memang perlu diperlukan program bela negara," ungkap Tantowi Yahya di sela-sela Rapat Paripurna DPR, Selasa (13/10/2015).

Namun, Tantowi menilai program tersebut masih memiliki persoalan payung hukum terkait acuan bela negara dalam konstitusi. Ia mengakui bela negara merupakan hak tetapi tidak wajib. Dalam perundang-undangan yang ada belum ada yang mengatur secara jelas tentang bela negara.

"Ini dua persoalan berbeda. Setiap warga negara perlu bela negara tapi tidak wajib. Nah, kita coba aplikasikan seperti wajib militer. Karena ini hak dia akan diatur dalam undang-undang. Pengaturan tak bisa hanya dari perintah konstitusi tapi harus ada undang-undang. Apa undang-undang bela negara, undang-undang komponen cadangan," ungkapnya.

Mengenai anggaran, Tantowi mengaku tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, Komisi I akan mengundang Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menjelaskan secara rinci program itu.

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa Komisi I mendukung program tersebut, karena untuk memupuk rasa kebanggaan dan menjaga Indonesia.(skr)/foto:iwan armanias/parle/iw.